Elvisitante – Kepala Badan Pelindungan LINK ALTERNATIF RGO303 Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan pembebasan biaya untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sesuai dengan amanat undang-undang (UU) dan akan terus mendorong implementasinya

Mimpi kita bersama adalah di Undang-Undang 18/2017 Pasal 30 ayat 1 tegas dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Itu perintah undang-undang,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam pelepasan dan pembekalan PMI tujuan Korea Selatan dan Jerman

Biaya penempatan yang dimaksud, jelasnya, adalah biaya yang dikeluarkan sebelum para tenaga kerja Indonesia mulai bekerja di negara penempatan. Seperti untuk pelatihan, pembuatan paspor, visa, pemeriksaan kesehatan serta tiket pesawat.

Dia mengatakan bahwa sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia, yaitu Rp227 triliun pada 2023, sudah selayaknya para pekerja migran mendapatkan pembebasan pembiayaan penempatan tersebut.

Selain itu, dia juga mendorong adanya dana abadi bagi PMI salah satunya untuk memastikan pemberdayaan keluarga PMI yang masih bekerja di negara penempatan.

Dana abadi yang saya sampaikan tadi adalah PMI boleh bekerja di luar negeri tapi anaknya tidak boleh mengalami masalah pendidikan karena tidak mampu membayar SPP seperti ribut-ribut UKT sekarang,” katanya.Dalam kesempatan itu, Benny juga ¬†RTP RGO303 SLOT¬†meminta 345 pekerja migran yang akan berangkat untuk bekerja dengan baik dan menghormati hukum serta adat di negara penempatan masing-masing.Hal itu harus dilakukan, jelas Benny, karena PMI menjadi perwakilan bagaimana orang-orang negara penempatan akan melihat etos kerja dari bangsa Indonesia.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *